Di sisi lain, Didik melihat relasi antarcabang kekuasaan juga masih menghadapi persoalan.
“Hubungan antarkekuasaan juga mengalami komplikasi dimana kerap terjadi intervensi eksekutif, dan politisasi Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA),” katanya.
Didik menilai, peringatan kemerdekaan seharusnya menjadi lebih dari sekadar agenda seremonial. Momentum tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah cita-cita Reformasi dan amanat konstitusi benar-benar berjalan dalam praktik penyelenggaraan negara.
Menurutnya, demokrasi Indonesia membutuhkan institusi yang independen, parlemen yang mampu menjalankan fungsi pengawasan, lembaga peradilan yang bebas dari intervensi, serta ruang publik yang memungkinkan masyarakat memberikan kritik secara terbuka.
