TASIKMALAYA, BEDAnews.com – Lagi, Presidium Petisi 9 angkat bicara terkait kondisi Kota Tasikmalaya tentang pelayanan publik pembangunan dan lainnya yang dianggap tidak maksimal.
Pasalnya, dengan status Plt Wali Kota yang terlalu lama dan belum jadi definitif, berdampak pada roda pemerintahan tidak berjalan semestinya.
Salah satu perwakilan dari Presidium Petisi 9 sebut saja Tatang Toke menjelaskan, bahwa status Plt tidak punya kebijakan dalam hal hal urusan strategis.
Lantaran itu, Presedium Petisi 9 mendesak kepada pemerintah, legislatif agar menyampaikan kepada Mendagri, agar segera mendefinitifkan Plt Wali Kota hari ini.
“Supaya kinerja Plt Wali Kota sesuai dengan harapan semua pihak terutama masyarakat banyak. Kami juga berpesan kepada para anggota DPRD jangan sampai terlihat tidak peka, karena semenjak wali kota terjerat hukum, seolah anggota DPRD diam dan tidak peka,” tegasnya,selasa(25/5/2021)
Padahal kata Tatang, anggota DPRD sendiri punya hak angket interplasi inisiatif, tetapi disayangkan tidak peka terhadap kondisi kota Tasikmalaya dan masyarakat kota Tasikmalaya.
“Disini kami pun berencana membuat spanduk tuntutan menyatakan sikap untuk mendorong DPRD bersuara agar cepat sampai ke Mendagri, sehingga percepatan pendefinitifan Plt terlaksana demi masyarakat, pembangunan layanan publik yang terhambat dan terganggu,” ungkap Tatang.
Menurutnya, kepekaan DPRD ini justru bentuk edukasi untuk masyarakat, sehingga tidak ada unsur prasangka negatif kepada para anggota DPRD.
“Pengawalan ini sendiri sampai kita melihat dan Kemendagri sudah mengesahkan Plt wali kota dan kita kawal kinerjanya,” terang Tatang.
“Dalam hal ini Sekda pun harus ikut mendorong dan berusaha semaksimal mungkin mendorong Plt harus di definitif kan, karena menyangkut birokrasi juga,” sambungnya.
Dijelaskan Tatang, ini adalah bentuk kepedulian Presedium 9 terhadap pemerintah kota, legislatif dan masyarakat. Kemudian, harus terbalik bagaimana kepedulian DPRD dan pemerintah kepada masyarakat.
“Kami berharap, anggota DPRD bersteatmen untuk mendorong percepatan pendenitifan Plt wali kota, baik dari partai koalisi ataupun non kualisi,” tandasnya. (Noer)
