Insya Allah, mudah-mudahan diskresi politik hukum dan ekonomi PS. akan berimplikasi positif. Karena jelas arah disertai job disc (tupoksi) masing-masing para pemikul beban amanah selaku penyelenggara negara (eksekutif).
Dan otomatis, tugas dan kewenangan PS sendiri selaku presiden RI. Akan berkualitas tinggi, karena mudah berkonsentrasi, dan fokus dalam pelaksanaan “GBHN” menuju tercapainya cita-cita bangsa dan negara, karena ada yang merepresentasikan dirinya selaku eksekutif tertinggi di negara berdasarkan hukum (rule of law) khususya dalam proses “mengurus dan amankan Jokowi dan keluarganya serta para kroni”.
PS. Harus berikan kewenangan mutlak kepada abdi negara pada bidangnya (Kapolri dan Jagung) diikuti dengan faktor tenggang waktu minimal-maksimal kepada para aparaturnya di kabinetnya dalam penyelesaian kasus, bekerja tuntaskan piring-piring kotor, residu kepemimpinan Jokowi, lalu evaluasi, tegas copot gantikan jika tak penuhi target penuntasan hukum secara objektifitas (otsjubedil), serta beri ruang kebebasan KPK, tidak intervensi di setiap aktifitas lembaga super body tersebut.
