Selain, nampak PS. Bakal kandaskan program Tapera, pada paska kekuasaannya paska 20 Oktober 2024. PS juga diharapkan oleh mayoritas, umumkan kebijakan politik hukum dan ekonominya serta adab dan budaya secara transparansi, sesuai keterbukaan informasi publik Jo. Asas-asas good governance, yaitu diantaranya agenda prioritas (susunan program dan diskresi primer):
1. Kondisikan dengan fasilitas hukum kekuatan dan kekuasaan eksekutif tertinggi, kembalikan UUD 45 ASLI,
2. Merevolusi akhlak bangsa ini, dengan panduan Teori metode OTSJUBEDIL,
3. Batalkan program IKN. Wacanakan perubahan peruntukan istana IKN. agar bermanfaat maksimal, sebagai solusi minimalisir kerugian mubazir anggaran projek IKN. penggunaan Istana IKN semata demi kebutuhan praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, diantaranya mungkin dapat dijadikan sebagai museum terbesar di dunia, sebagai titik tolak sejarah dan budaya sejak republik berdiri, sampai dengan orba, orde reformasi dan orde pola “berengsek” Jokowi,
4. Sisakan beberapa ruang bakal istana IKN. Lalu modifikasi sebagai kamar tahanan. Penjarakan Jokowi dan keluarganya, serta para kroni penjahat komprador dan korup di era-nya setelah vonis inkracht,
5. Hapus semua sistim hukum yang merugikan NKRI beraroma “komprador”, yang menguntungkan pihak asing, utamanya dibidang agraria.
