Namun demikian, proyek RDF Rorotan memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar. Apakah telah dilakukan studi kelayakan yang komprehensif sebelum proyek ini dijalankan? Apakah proses tender benar-benar dilaksanakan secara transparan dan bebas dari potensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)?
Fakta di lapangan justru menunjukkan adanya duggan polemik terkait keterbukaan informasi publik, ditambah meningkatnya keluhan masyarakat sekitar yang terdampak oleh bau menyengat dan dugaan pencemaran udara. Protes warga di sekitar kawasan RDF Rorotan menjadi bukti bahwa persoalan sosial, lingkungan, dan kesehatan publik belum sepenuhnya diantisipasi oleh pemerintah maupun pelaksana proyek.
Ketika RDF Rorotan terancam gagal beroperasi tepat waktu, bukan tidak mungkin akan muncul narasi yang mencoba menggiring opini publik bahwa keterlambatan peresmian adalah kesalahan Gubernur Pramono Anung. Jika narasi tersebut muncul, hal itu jelas merupakan bentuk penyesatan informasi. Memang benar, peresmian RDF Rorotan tercantum dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor e-0001 Tahun 2025 tentang Program 100 Hari, dengan target pelaksanaan pada minggu ke-9 (21–27 April). Namun, tanggung jawab teknis, perencanaan, dan penggunaan anggaran atas proyek ini sepenuhnya berada pada pemerintahan sebelumnya.
