RDF Rorotan tidak termasuk dalam PSN dan tidak tercantum dalam Perpres 35/2018. Secara teknologi, RDF hanya mengubah sampah menjadi bahan bakar padat, bukan menghasilkan energi listrik secara langsung. Artinya, RDF tidak memiliki payung hukum setingkat ITF dan tidak sejalan dengan kebijakan nasional energi terbarukan. Dengan mengganti ITF menjadi RDF, Pj Gubernur Heru Budi secara sadar menurunkan standar teknologi dan mengabaikan arah kebijakan pusat.
Sebagaimana diketahui, pembangunan RDF Plant di Rorotan dilaksanakan melalui kerja sama KSO WJK berdasarkan Kontrak Nomor 2101/PPK-MAF/PN 01.02 tertanggal 26 Maret 2024, dengan nilai proyek mencapai Rp1.284.554.975.461,00. Proyek ini menggunakan skema design and build, sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 834 Tahun 2023 tentang penetapan pekerjaan perancangan dan pembangunan (design and build) fasilitas pengolahan sampah RDF di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Tahun Anggaran 2024, yang ditandatangani pada 29 November 2023.
