Penundaan peresmian oleh Gubernur Pramono Anung akibat ketidaksiapan operasional, disertai munculnya bau menyengat dan keluhan dari warga sekitar, memperlihatkan bahwa pembangunan dilakukan tanpa perencanaan yang matang. Kondisi ini sekaligus menunjukkan lemahnya kajian terhadap dampak lingkungan (AMDAL) serta minimnya mitigasi sosial terhadap masyarakat terdampak.
Keputusan membatalkan ITF Sunter adalah titik awal kesalahan strategis. ITF Sunter merupakan bagian dari Program Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik.
Sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), ITF Sunter memiliki dasar hukum yang kuat dan memperoleh dukungan penuh dari pemerintah pusat, termasuk subsidi tipping fee serta jaminan pembelian listrik oleh PLN. Dengan landasan tersebut, alasan pembiayaan tidak dapat dijadikan dalih untuk membatalkan proyek ini secara sepihak. Terlebih pada era Gubernur Anies Baswedan, ITF Sunter telah resmi diberikan penugasan kepada BUMN PT. Jakarta Propertindo (Jakpro), yang menunjukkan keseriusan negara dalam mengimplementasikan teknologi Waste to Energy (PLTSa) sebagai solusi modern pengelolaan sampah di Jakarta.
