ITF Sunter kemudian digantikan oleh proyek Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan. Namun hingga kini, fasilitas tersebut tak kunjung rampung dan terus mengalami penundaan peresmian. Penundaan berulang pengoperasian resmi RDF Rorotan menimbulkan kekhawatiran akan kegagalan fasilitas ini dalam mengelola 2.500 ton sampah per hari sebagaimana dijanjikan. Persoalan ini tidak dapat dibebankan kepada Gubernur Pramono Anung maupun Wakil Gubernur Rano Karno, karena proyek tersebut lahir sebelum keduanya memimpin Jakarta dan bukan merupakan gagasan mereka.
Dalam konteks ini, tanggung jawab sepenuhnya berada pada mantan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kepala DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto. Keduanya adalah figur yang mengambil keputusan strategis dan kontroversial: membatalkan IFT Sunter yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), lalu menggantikannya dengan proyek RDF Rorotan tanpa landasan kebijakan nasional yang setara.
