Selain itu, penyelarasan tugas dan fungsi perlu dituangkan secara jelas dalam pedoman teknis di daerah. Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat menetapkan regulasi turunan berupa peraturan Gubernur, Bupati, atau Walikota yang menegaskan kedudukan FKDM. Aturan tersebut dapat mengatur ruang lingkup kerja, mekanisme pelaporan, serta hubungan koordinasi antar instansi, sehingga tidak ada lagi kerancuan di lapangan mengenai siapa yang berwenang melakukan apa
FKDM juga perlu memperkuat kapasitas anggotanya. Dengan pelatihan analisis sosial, komunikasi publik, hingga pemahaman regulasi, anggota FKDM dapat memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat. Peningkatan kualitas ini akan membuat laporan FKDM lebih
kredibel, sehingga benar-benar menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan langkah antisipatif.
