Namun, penting untuk dipahami bahwa rumor tidak boleh diperlakukan sebagai fakta, melainkan sebagai bahan informasi awal yang perlu diverifikasi. FKDM tidak berwenang menyebarkan isu tersebut, melainkan hanya mencatat, menganalisis secara sederhana dan menyampaikannya dalam laporan ke pemerintah daerah melalui Badan Kesbangpol. Selanjutnya, instansi yang berwenanglah yang memverifikasi kebenarannya dan menentukan langkah lanjutan.
Dengan cara ini, rumor atau perbincangan negatif tetap bernilai sebagai bagian dari “early warning system,” tetapi tidak sampai menjadi bahan yang bisa memperkeruh keadaan jika tidak terbukti. Tugas FKDM adalah menyaring dan mengemasnya dalam laporan yang netral, objektif, serta tidak menghakimi.
Dengan demikian, posisi FKDM dalam pemerintahan daerah bukanlah pesaing bagi instansi lain. Kehadirannya membantu pemerintah untuk lebih cepat mendeteksi potensi kerawanan, sementara instansi terkait lainnya tetap menjadi pihak yang berwenang dalam pengambilan tindakan. Sinergi inilah yang akan menciptakan tata kelola kewaspadaan dini yang efektif, efisien, serta berbasis partisipasi masyarakat. ***
