Berakhirnya perdebatan struktural ini tentu memberi kepastian dalam desain kelembagaan. Namun, sebagaimana sering terjadi dalam diskursus kebijakan publik, penutupan wacana tidak selalu berarti penutupan kompleksitas persoalan yang melatarbelakanginya.
Dalam logika administratif, gagasan integrasi dengan Kemendagri memang memiliki daya tarik tersendiri. Stabilitas keamanan wilayah sering kali bersinggungan langsung dengan dinamika pemerintahan daerah. Pendekatan birokrasi yang lebih linear dinilai berpotensi memperkuat koordinasi kebijakan ketertiban umum dan konflik sosial.
Namun kriminologi kritis sejak lama mengingatkan bahwa institusi penegak hukum tidak pernah sepenuhnya steril dari relasi kekuasaan. Robert Reiner (2010), dalam kajian klasiknyaย The Politics of the Police, menegaskan bahwa kepolisian selalu beroperasi dalam ruang sosial-politik yang kompleks. Polisi, dalam pengertian ini, bukan sekadar institusi hukum, tetapi juga institusi kekuasaan yang kewenangannya sangat sensitif dalam negara modern.
