Cimahi, BEDAnews-
Proses pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2014 diprediksi akan mendorong terjadinya kapitalisme pemerintahan. Pasalnya, praktek-praktek money politic yang ada cenderung dibiarkan oleh oknum penyelenggara Pemilu di Kota Cimahi. “Panwaslu tidak menindaklanjuti laporan-laporan pelanggaran money politic yang ada, sehingga para caleg merasa aman dengan praktek-praktek yang dilakukannya,” kata Ketua Laskar Anti Korupsi Jawa Barat yang juga Ketua Gema Keadilan Kota Cimahi Supiyardi, Kamis (8/5).
Menurut dia, jika praktek-praktek seperti ini dibiarkan oleh penyelenggara Pemilu dikhawatirkan akan memunculkan pengelola pemerintahan yang transaksional baik di tataran legislatif maupun ekesekutif. Buntutnya, akan mengakibatkan bobroknya penyelenggaraan pemerintahan karena hanya berotientasikan pada kepentingan materi semata. “Hal ini jelas akan merugikan kepentingan masyarakat yang lebih luas, karena penyelenggara pemerintahan sudah diawali dengan praktek-praktek yang tidak terpuji dan cenderung ada indikasi pembiaran dari pihak-pihak yang terkait,” ulasnya.
KPU dan Panwas dinilai Supriyadi sudah tidak menjalankan fungsiny secara professional, adil dan jujur karena dilapangan terindikasi adanya pembiaran atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Penyelenggara pemilu tersebut dinilai tak menjalankan fungsinya dengan baik.
Ditambahkan Supiyardi, kejadian rusaknya sejumlah kotak suara yang ada menunjukkan bahwa KPU Kota Cimahi tidak menjaga fasilitas negara tersebut secara baik, sehingga pihaknya mengecam keras apa yang terjadi atas rusaknya sejumlah kotak suara yang ada. “Kerusakan kotak suara yang ada menunjukkan kurang berfungsinya KPU dalam mengamankan fasilitas negara,” tutur dia.
Karena sejumlah kotak suara banyak yang rusak, maka dapat dipahami jika beberapa partai politik menuntut adanya pemilihan umum ulang. Itu akan lebih baik ketimbang tetap bertahan pada hasil pemilihan yang terindikasikan adanya kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
Jika praktek-prektek kotor yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab ini terus dibiarkan dikhawatirkan akan memunculkan penyelenggara pemerintahan yang tidak bersih dan berujung pada munculnya praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme. “Jika penyelenggara pemerintahannya dihasilkan melalui praktek-ptraktek yang tidak bersih jangan harap pelaksaanaan pemerintahan berjalan dengan bersih, pada ujungnya yang akan dirugikan adalah masyarakat yang lebih banyak,” tandasnya. (bun)
