• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Minggu, November 8, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home » Political Party Capture Corruption: Ketika Partai Politik Mengendalikan Negara

Political Party Capture Corruption: Ketika Partai Politik Mengendalikan Negara

kris by kris
14 Maret 2025
in Hukum
0
Ilustrasi uang. Net

Ilustrasi uang. Net

0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

*B. Bagaimana Political Party Capture Berbeda dengan State Capture?*

*Kategori* *State Capture Corruption* *Political Party Capture Corruption*
Pelaku Elit bisnis dan politik Partai politik
Metode Lobi bisnis, regulasi yang dikontrol Monopoli politik, pemilu yang dikendalikan
Dampak Kerusakan ekonomi dan demokrasi Demokrasi menjadi semu, kebijakan dikontrol partai
Contoh Oligarki menguasai sumber daya alam Partai mengendalikan sistem pemilu dan pemerintahan

*2. Bagaimana Political Party Capture Bekerja?*

*A. Monopoli Partai Politik atas Pemilu dan Kekuasaan*
*1. Aturan Main yang Didesain untuk Melanggengkan Kekuasaan*
• UUD 2002 dan regulasi turunannya memberi *monopoli politik kepada partai-partai besar*, sementara independensi publik dikebiri.
• *Calon presiden hanya bisa diusung oleh partai politik*, bukan oleh rakyat secara independen.
• *Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sering dipolitisasi* untuk melayani partai tertentu.
2. *Penyelewengan Dana Publik untuk Partai Politik*
• *Dana APBN digunakan untuk membiayai operasional partai politik* secara terselubung.
• *BUMN dan proyek pemerintah dijadikan sumber keuangan bagi partai* melalui program yang dikendalikan kader partai.
3. *Manipulasi Pemilu dan Dinasti Politik*
• Partai politik membentuk *dinasti politik* dengan mewariskan kekuasaan kepada keluarga atau kroni mereka.
• Sistem pemilu dirancang agar *kandidat independen kesulitan mencalonkan diri.*

BeritaTerkait

PN Bandung Eksekusi Lahan dan Bangunan di Jalan Cimandiri No. 4

5 November 2026
Poto: Istimewa

Bareskrim Polri Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal Presiden RI, Satu Orang Masih Diperiksa

4 November 2026
Page 3 of 8
Prev1234...8Next
Previous Post

Danlanud Sultan Hasanuddin Ikuti Exit Meeting Bersama BPK RI

Next Post

Gandeng PBNU, Mendes Yandri Perkuat Ekonomi Kerakyatan di Tingkat Desa

Related Posts

Hukum

PN Bandung Eksekusi Lahan dan Bangunan di Jalan Cimandiri No. 4

5 November 2026
Poto: Istimewa
Hukum

Bareskrim Polri Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal Presiden RI, Satu Orang Masih Diperiksa

4 November 2026
Headline

Dugaan Penyadapan Komunikasi Presiden Terbongkar, Bareskrim Jerat Tiga Tersangka

4 November 2026
Ketua PA Mesuji, Dr.Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H menerima sertifikat dari ketua sidang usai sidang promosi doktor di UIN SGD Bandung/dok.Bedanews.com.
Hukum

Teliti Dinamika Putusan MA Soal Sengketa Asuransi Jiwa Syariah, Ketua PA Mesuji Lampung Raih Doktor di UIN SGD Bandung

30 Oktober 2026
Hukum

Kerja Sejak 2017 di Bank Mandiri Tasikmalaya, Status PHK Pekerja Alih Daya Ini Dipertanyakan

30 Oktober 2026
Hukum

Ketua Pengadilan Negeri Karawang Lantik dan Ambil Sumpah Maman Supratman Sebagai Panmud Perdata

30 Oktober 2026
Next Post

Gandeng PBNU, Mendes Yandri Perkuat Ekonomi Kerakyatan di Tingkat Desa

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com © 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com © 2021