Sistem pelayanan di masa depan dituntut adanya pelayanan yang prima yang memenuhi standar: 1. Cepat, 2. Tepat, 3. Akuran, 4. Transparan, 5. Akuntabel, 6. Informatif dan 7. Mudah diakses.
Sistem pelayanan prima bernasia pada big data dan sistem pelayanan one gates service. Ini yang memerlukan sistem-sistem dalam penyelenggaraan pemolisian secara virtual atau Electronic Policing (E policing). Basis dari E policing adalah adanya back office, application, net work yang berbasis pada Artificial Intellegence (AI) dan IOT (Internet Of Things). Apa yang dikembangkan dalam E policing adalah pengamanan pada komunitas maupun lalu lintas. Kesemuanya berdasar sistem pemetaan wilayah, pemetaan masalah, pemetaan potensi. Yang implementasi pengoperasionalanya berbasi pada peta digital dan sistem-sistem inputing data atau recognize. Sistem penyelenggaraan E Policing dalam komunitas maupun lalu lintas setidaknya dapat diuraikan sbb:
A. Pola pengamanan komunitas dalam program pengamanan yg modern dan manusiawi (harmoni) diuraikan dalam:
1. Berbasis wilayah
Mabes, Polda, Polres, Polsek, Pospol, Bhabinkamtibmas yang dijabarkan dalam konteks: a. Kota, b. Desa, c. Kawasan (pertanian perkebunan hutan industri pantai lintasan pariwisata perbatasan rawan bencana dsb).
2. Berbasis pada gatra kehidupan yang mencakup: a. Idiologi, b. Politik, c. Ekonomi, d. Sosial, e. Budaya, f. Keamanan, g. Keselamatan dsb dapat disesuaikan dengan konteks potensi dan masalah,
3. Berbasis kontijensi
Yang dijabarkan dari faktor penyebabnya: a. Faktor manusia sebagai penyebab (konflik sosial dengan masa besar, demo yang by design untuk melawan pemerintah yang berdampak chaos, dsb), b. Faktor alam (bencana alam: banjir, tanah longsor, tsunami, gempa bumi, angin puting beliung dsb), c. Faktor kerusakkan infra struktur (jembatan putus listrik mati air minum tercemar dsb).
