*Adil dalam Penegakan Hukum*
Keadilan merupakan fondasi legitimasi kepolisian. Penegakan hukum lalu lintas harus dilakukan secara konsisten, transparan, profesional, dan tidak diskriminatif. Adil bukan berarti semua orang diperlakukan secara identik tanpa memperhatikan situasi. Adil berarti hukum diterapkan berdasarkan aturan, bukti, konteks yang relevan dan prinsip proporsionalitas. Tidak boleh ada standar yang berbeda hanya karena seseorang memiliki status sosial, jabatan, kekayaan, atau pengaruh tertentu.
Teknologi dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat keadilan tersebut. Digitalisasi pelayanan, sistem tilang elektronik, kamera pemantau, pusat kendali, analisis data kecelakaan, serta sistem informasi lalu lintas dapat mengurangi interaksi yang tidak perlu dan memperkuat akuntabilitas.
