Hal senada disampaikan Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu. Pihaknya beserta konstituen, menyatakan menolak draf revisi UU Penyiaran yang dinilai tidak sesuai dengan hak konstitusional warga negara yang sudah diatur dalam UUD 1945.
“Terhadap draf revisi UU Penyiaran versi Oktober 2023, Dewan Pers dan konstituen menolak, sebagai draf yang mencerminkan pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan informasi sebagaimana dijamin dalam UUD 1945,” ujarnya.
“Draf revisi UU Penyiaran ini menjadi salah satu alasan pers Indonesia tidak merdeka, tidak independen, dan tidak melahirkan karya jurnalistik berkualitas,” tambah Ninik. (Red).
Page 3 of 3
