Ia menegaskan, hal itu menjadi salah alasan pihaknya menolak draf revisi UU Penyiaran yang tengah digodok di Badan Legislasi DPR-RI.
“Saya berharap karya jurnalistik penyiaran bisa diselesaikan berdasarkan UU Pers. Jadi tidak berdasarkan dengan apa yang ada di draf revisi UU Penyiaran,” tuturnya.
Wartawan senior ini pun menyampaikan alasan lain terkait penolakan PWI terhadap draf UU Penyiaran, yaitu adanya larangan penyiaran eksklusif jurnalistik investigasi, dan tidak ada lagi kerja wartawan diakui dalam UU Penyiaran bila nanti disahkan.
“Kemudian penerapan ralat siaran yang tidak membebaskan tanggung jawab hukum atau tuntutan hukum pihak yang merasa dirugikan. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan penerapan hak jawab dan kewajiban koreksi sebagaimana diatur dalam UU Pers,” papar Kamsul Hasan, mantan Ketua PWI Jaya dua Periode ini.
