Dalam hal ini. Jokowi seharusnya bisa mengambil langkah sederhana namun strategis dengan menunjukkan langsung ijazah asli yang dipermasalahkan. Jokowi juga bisa mengajak pihak sekolah, dari SD hingga perguruan tinggi, untuk secara terbuka menyampaikan dan memverifikasi dokumen akademiknya kepada publik.
Jika langkah itu ditempuh, maka polemik ini akan selesai jauh sebelum Jokowi mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden. Sebaliknya, Ia membiarkan isu ini bergulir terus-menerus, yang sepertinya hanya memperkeruh suasana dan membuka celah bagi berkembangnya ketidakpercayaan publik.
Dalam konteks ini, mungkin bukan hanya Jokowi yang patut dikritik. Lembaga-lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi penjaga integritas dan kebenaran akademik mungkin juga turut terlibat dalam masalah ini. Demikian pula lembaga peradilan, yang cenderung menolak gugatan tanpa mendorong pembuktian langsung dengan meminta Jokowi menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka.
