Langkah ini tidak hanya penting untuk menyelesaikan polemik terkait ijazah Jokowi, tetapi juga dapat menjadi preseden hukum yang kuat untuk memperkuat etika, akuntabilitas, dan tanggung jawab pejabat publik di masa depan. Jika memungkinkan, lembaga legislatif seperti DPR RI atau bahkan Presiden juga dapat mendorong lahirnya regulasi baru yang secara khusus mengatur hal ini.
Harapannya, melalui terobosan hukum dan regulasi yang tepat, persoalan ini dapat segera diselesaikan dengan baik, tanpa perlu terus berkepanjangan seperti yang terjadi saat ini.
Jakarta, Jum’at (11 April 2025)
Wassalam,
Sugiyanto (SGY) – Emik
Page 8 of 8
