Demokrasi yang katanya pemerintahan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”, nyatanya “dari kapital, oleh kapital, dan untuk kapital”. Rapat baleg atau paripurna DPR lebih mirip drama yang dipertontonkan seolah mereka bicara atas nama rakyat. Praktiknya, mereka bicara atas nama kepentingan oligarki dan partainya sendiri.
UU Cipta Kerja adalah produk nyata perselingkuhan penguasa, pengusaha, dan oligarki kekuasaan. Rakyat menjadi tumbal keserakahan kapitalis. Undang-undang dibuat hanya menguntungkan pelaku usaha namun merugikan para pekerja. UU yang sarat kepentingan pemodal dan menihilkan kesejahteraan buruh dan pekerja.memenuhi kehendak kapitalis.
Liberalisasi adalah roh UU ini, yaitu menyerahkan peran dan tanggung jawab pemerintah dalam sektor ekonomi dan pengurusan umat kepada korporasi. Wajar dibutuhkan deregulasi yang terus berkesinambungan dalam rangka menyesuaikan apa yang dibutuhkan pemilik modal besar. Teori trickle-down effect yang menjadi andalan sistem ini, menjadikan pemerintah fokus pada pemilik modal. Memberi kelonggaran dan regulasi yang memudahkan mereka bisa berinvestasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
