Anehnya, menurut dia, sudah tahu Krakatau Posco sejak berdirinya selalu merugi dan tidak pernah membagikan deviden kepada Kras, jumlah saham Kras malah ditambah dengan cara menyerahkan aset kekayaannya.
Sejak saham Kras di Krakatau Posco sudah meningkat dari 30 persen menjadi 50 persen, Kras tetap tidak pernah mendapatkan deviden dari Krakatau Posco dan Krakatau Posco itu bukan sebagai anak perusahan, tetapi hanya sebagai perusahan swasta yang didalamnya terdapat saham BUMN Kras untuk joint venture.
Kemudian, jika mengacu pada ketentuan hukum penjualan grup yang berstatus anak perusahan, dana hasil penjualan PT. KTI dan PT. KDL sebesar Rp 3,25 triliun seharusnya tidak boleh digunakan langsung oleh Kras, tapi harus disetorkan dulu kepada Negara melalui kas Mentri Keuangan RI.
