Alif lebih lanjut, mengemukakan dukungannya kepada ICW yang meminta agar KPK menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait perkara hukum Silmy Karim.
Ia menilai, proses penjualan PT. KTI dan PT. KDL serta penyerahan pabrik HSM 2 milik BUMN Kras kepada perusahan joint venture Krakatau Posco dengan alasan untuk penambahan saham Kras yang semula 30 persen menjadi 50 persen penuh rekayasa.
Padahal, Krakatau Posco bukan anak perusahan grup Kras, tapi hanya sebagai perusahan patungan saham (joint venture) yang sejak berdiri hingga saat ini selalu merugi dan tidak pernah dapat memberikan deviden hasil usaha kepada Kras.
“Ini semua terjadi terjadi saat Silmy Karim berada dalam posisi rangkap jabatan sebagai Direktur Utama Kras dan Komisaris Krakatau Posco,” kata Alif.
