2. KPK selalu berteriak berdasarkan pasal 44(1) undang 2 No 30/2002 berhak menentukan tersangka.
Pasal 44
(1) Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
Tidak ada satu kata pun memberikan wewenang pada kpk menentukan tersangka berdasarkan pasal 44(1) tersebut.
Dengan demikian tidak perlu diragukan lagi bahwa KPK BERUSAHA MENBODOHI MASYARAKAT DAN MELAKUKAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM.
3. Bahwa ada pihak 2 yang meng dalih kan berdasarkan Perma No 4/2016, penyidik dapat melakukan penyidikan ulang meskipun penetapan tersangka dibatalkan oleh Praperadilan. Mereka yang mengalihkan lupa dan tidak mengerti hukum, bahwa Perma itu bersifat internal dalam ruang lingkup pengalian/hakim, bukan Undang2 atau peraturan yang dapat digunakan sebagai alas hukum dalam rangka penyidikan . Tiada alas hukum sedikitpun jika penyidik KPK berani mencoba dengan dalih berdasar Perma No 4/2016 dengan ini menetapkan kembali tersangka. Ditinjau dari UU No 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan -undangan pasal 7(1):
