Dalam pasal 38 sudah sangat jelas dan tegas bahwa kpk menjalankan tugas dan wewenang nya berdasarkan hukum acara pidana UU No 8/1981. Sedangkan pasal 39 menegaskan ulang Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
Yang dimaksud hukum acara dalam melaksanakan hukum Materiil UU No 31/1999 jo No 20/2001.
Sungguh amat prihatin KPK dan sekelompok yang mengaku ahli hukum dan LSM tidak sanggup membedakan hukum formal dan hukum materiil. KPK WAJIB MENJALANIAN TUGAS DAN WRWENANGNYA BERDASARKAN KUHAP, bukan berdasarkan hukum materiil UU KPK.
