KPK tidak mengerti perbedaan hukum materiil dan hukum formil :
1. Hukum Materiil, yaitu hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Seperti KUHP, KUHPerdata, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi( UU No 31/1999 jo UU No 20/2001), UU No 20/2002 tentang KPK, UU No 2/2002 tentang kepolisian , dan sebagainya .
2. Hukum Formil, yaitu hukum yang mengatur cara-cara mempertahankan dan melaksanakan hukum materiil. dengan kata lain, hukum yang memuat peraturan yang mengenai caracara menegakkan /menjalankan hukum materiil, memeriksa seseorang, mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan tata cara hakim memberi putusan. Seperti Hukum Acara Perdata/Hetherziene Indonesisch Reglement (HIR) atau Reglemen Indonesia Baru (RIB).Hukum Acara pidana( UU No 8/1981) .
