Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah.
Menurut Fredrick, uraian diatas dapat dilihat tiada tempat untuk Perma, karena Perma bersifat internal alias semacam peraturan internal / SOP yang bukan sebagai landasan hukum.
“Penyidik wajib tunduk dan melaksanakan putusan Praperadilan secara utuh, jika penyidik melawan putusan praperadilan khususnya bagi penyidik KPK, maka dapat dikenakan tindakan hukum pidana sebagaimana Pasal 216 KUHP, Pasal 220 KUHP Jo Pasal 421 KUHP jo Pasal 23 UU No 31/1999 Undang-2 Pemberantasan Tindak Pidana Koruposi jo UU No 20 /2001 jo Pasal 421 KUHP, Pasal 28(2) jo Pasal 45 (1) UU No 11/2008 ITE,” tegas Fredrick.
