• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Senin, November 9, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home ยป Pendapat Hukum Prof Eggi Sudjana soal Pemakzulan Gibran

Pendapat Hukum Prof Eggi Sudjana soal Pemakzulan Gibran

kris by kris
28 Agustus 2025
in Ragam
0
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Pasal 7A UUD1945 mengatur syarat-syarat pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden karena pelanggaran hukum berupa pengkhianatan negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Pemberhentian ini di putuskan oleh MPR setelah ada usulan dari DPR yang terbukti secara hukum.

Pasal 7A ini bagi Eggi menjadi landasan kuat memakzulkan Wapres Gibran karena dianggap langgar hukum dan perbuatan tercela dalam kasus Akun Fufufafa.

2 . Pelanggaran Serius oleh MK yang dipimpin oleh Anwar Usman yang adalah Paman nya Gibran di mana di lakukan *paman usman* yaitu merubah ketentuan UU NO 7 THN 2017 tentang *PEMILU* Pasal 169 ada di ayat Q nya tentang umurnya yang belum 40 tahun sesuai syarat minimal syarat Capres dan cawapres. Saat Gibran di nyatakan sebagai Cawapres saat 2024 itu berusia 36 tahun. Itu bukti pelanggaran Konstitusi yang sah. Keputusan MK ini bukti fakta hukum ada nya *cawe cawe* Joko Widodo sebagai Presiden.

BeritaTerkait

Wali Kota Cimahi tegaskan Perda Harus Bermanfaat, Anggaran Mamin dan ATK Dipangkas

9 November 2026

Berantas Pinjol Ilegal dan Judol, Penindakan Harus Sasar Bandar hingga Rekening Penampung

9 November 2026
Page 2 of 5
Prev123...5Next
Previous Post

Dugaan Kasus Kredit Fiktif Rp275,2 Miliar di Bank Kaltimtara, Akademisi Bongkar Celah Sistemik

Next Post

โ€œNamarin Roundtable 2025โ€, Dorong Kerjasama Intensif di Laut China Selatan

Related Posts

News

Wali Kota Cimahi tegaskan Perda Harus Bermanfaat, Anggaran Mamin dan ATK Dipangkas

9 November 2026
News

Berantas Pinjol Ilegal dan Judol, Penindakan Harus Sasar Bandar hingga Rekening Penampung

9 November 2026
Ragam

Presiden Disadap, Pakar: Tak ada Gunanya Punya BIN, Intelkam, BAIS dan Lembaga Siber

9 November 2026
Ragam

Wayang Orang KUNTI, Ketika Seni Tradisi Menjadi Gerakan Kemanusiaan untuk Pejuang Kanker Payudara

9 November 2026
Ragam

Ayo Dukung Polri Ungkap Tuntas Kasus Penyadapan dan Dorong DPR-RI Mengawalnya hingga Selesai, Gubernur Perlu Support Warganya!

9 November 2026
Ragam

PRAHARA KETIGA: KETIKA NEGARA TERANCAM DARI JANTUNG KEKUASAAN

8 November 2026
Next Post
PEMBICARA-Foto bersama para pembicara dan sebagian peserta pada "Namarin Roundtable 2025" di Jakarta, 26 Agustus 2025. (Foto Dok. Namarin).

โ€œNamarin Roundtable 2025โ€, Dorong Kerjasama Intensif di Laut China Selatan

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021