• Home
  • REDAKSI
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
Bedanews
Advertisement
  • Politik
  • Hukrim
    • Hukum
    • Peristiwa
  • Ekonomi
  • Edukasi & Sport
    • Pendidikan
    • Olah Raga
  • Pariwisata
    • Wisata
    • Hiburan
    • Kuliner
  • Wilayah
    • Manca Negara
    • Regional
    • Nasional
  • Society
    • Komunitas
    • Sosok
    • TNI-POLRI
  • Karya
    • Artikel
    • Advertorial
    • Opini
  • Ragam
  • BEDAtv
No Result
View All Result
  • Politik
  • Hukrim
    • Hukum
    • Peristiwa
  • Ekonomi
  • Edukasi & Sport
    • Pendidikan
    • Olah Raga
  • Pariwisata
    • Wisata
    • Hiburan
    • Kuliner
  • Wilayah
    • Manca Negara
    • Regional
    • Nasional
  • Society
    • Komunitas
    • Sosok
    • TNI-POLRI
  • Karya
    • Artikel
    • Advertorial
    • Opini
  • Ragam
  • BEDAtv
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Penanganan Wabah Covid-19, Hasanuddin: Militer Harus Terlibat Aktif Sebagai Pembuat Kebijakan

Lani by Lani
28 Maret 2020
in Headline, Nasional, Politik, TNI-POLRI
0
Hasanuddin:  Kini Saatnya Semua Gotong-Royong Demi Keselamatan Rakyat

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin (foto:ist)

0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

JAKARTA, BEDAnews.com – Pemerintah pusat saat ini tengah menyiapkan rancangan aturan mengenai karantina wilayah atau lockdown akibat mewabahnya virus Corona COVID-19.

Menurut Menkopolhukam, Mahfud MD, dalam aturan ini nantinya akan diatur kapan satu daerah boleh melakukan karantina atau lockdown, apa syaratnya, kemudian apa yang dilarang dilakukan dan bagaimana prosedurnya.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengungkapkan, Indonesia rentan terkena krisis ekonomi bahkan bisa terjadi chaos jika kebijakan lockdown tidak diorganisir dengan baik .

“Sektor ekonomi yang paling terpukul, kemungkinan terburuknya masyarakat bisa chaos, dan tidak hanya di Jakarta namun juga di luar Jakarta” kata Hasanuddin, Sabtu (28/3/2020).

BacaJuga

Pasca Gempa, Kantor Pos Majene Dan Mamuju Beroperasi Kembali

Vaksin Covid-19: BPOM Mengizinkan, MUI Menghalalkan

26 Januari 2021
Pasca Gempa, Kantor Pos Majene Dan Mamuju Beroperasi Kembali

Pasca Gempa, Kantor Pos Majene Dan Mamuju Beroperasi Kembali

26 Januari 2021

Politisi PDI Perjuangan ini menilai, meski pemerintah telah mengimbau untuk melakukan social atau physical distancing namun masyarakat tak disiplin bahkan terkesan menyepelekan ancaman penyebaran Covid-19.

“Bahkan, masih banyak kelompok masyarakat yang belum memahami bahaya epidemi ini,” ujar dia.

Padahal, lanjut dia, berdasarkan data BNPB per 27 Maret 2020, sudah 1046 orang positif terkena Covid-19 dan tersebar hampir di seluruh provinsi.

“Hal ini menunjukkan bahwa masih belum optimalnya kinerja pemerintah pusat dan daerah,” katanya.

Oleh karena itu, Hasanuddin menyampaikan gagasan perlunya pelibatan prajurit TNI secara lebih aktif dalam menghentikan penyebaran covid-19 dan menanggulangi dampak dari penyebarannya.

Menurutnya, TNI sebaiknya perlu dilibatkan sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan dalam penanganan Covid-19, bukan hanya sebatas pelaksana kebijakan semata.

“TNI punya sumberdaya yang melimpah untuk dimobilisasi secara cepat dan tepat sasaran, namun tentunya perlu perencanaan yang matang dan koordinasi cepat antar wilayah. Dan organisasi TNI memiliki kemampuan (koordinasi cepat) itu karena sistem komando militer yang tegas dan terorganisir” ujar Hasanuddin.

Artinya, cetusnya, TNI perlu menjadi salah satu aktor yang mengambil keputusan, agar proses penanganan covid-19 dapat lebih responsif.

Menurut Hasanuddin, penanganan dan pencegahan covid-19 sudah masuk pada tingkatan ancaman terhadap keselamatan negara dan solusinya memerlukan kecepatan dan ketepatan bertindak sehingga militer sudah saatnya dilibatkan lebih depan.

Militer, kata dia, lebih terlatih dalam kondisi krisis termasuk bila ada hal-hal yang tak dikehendaki ketika dilakukan kebijakan lockdown atau karantina kesehatan lokal.

“Misalnya saat dilakukan karantina, seluruh lapisan masyarakat harus taat pada ketentuan yang berlaku secara mengikat, pendistribusian logistik pun harus tepat sasaran dan tepat waktu, dan pemeliharaan keamanan akan sangat tepat dipegang oleh TNI dan Polri.
Karena kalau tidak tertib, bisa terjadi kekacauan apalagi kondisi ekonomi semakin tidak menentu seperti saat ini.

Point inilah yang kami usulkan untuk masuk dalam Peraturan yang sedang dirumuskan oleh Pemerintah .“ pungkasnya.

Terkait dasar hukum pelibatan TNI dalam upaya penanganan Covid-19, Hasanuddin menegaskan bahwa TNI sudah memiliki mandat tugas OMSP ( Operasi Militer Selain Perang) yang dapat saja di manfaatkan oleh Presiden untuk keselamatan bangsa dan negara tanpa harus memberlakukan darurat militer.

“Mungkin bisa saja atas intruksi Presiden, Pangdam menjadi Komandan Satuan Tugas antisipasi Covid-19 di tingkat Provinsi dan Danrem/Dandim untuk tingkat kabupaten dan kota, dengan di bantu oleh kepala daerah dan kepala kepolisian setempat. Intinya adalah Presiden harus mengoptimalkan semua sumber daya negara yang ada ditangannya untuk menangkal Covid-19,” tandasnya. [mae]

Tags: Komisi I DPR RIPDI Perjuangan
Previous Post

Dewan Dorong Pengusaha Produksi APD dan Alkes Secara Massal

Next Post

Kabupaten Ciamis Putuskan Karantina Lokal Terbatas

Related Posts

Pasca Gempa, Kantor Pos Majene Dan Mamuju Beroperasi Kembali
Nasional

Vaksin Covid-19: BPOM Mengizinkan, MUI Menghalalkan

26 Januari 2021
Pasca Gempa, Kantor Pos Majene Dan Mamuju Beroperasi Kembali
Nasional

Pasca Gempa, Kantor Pos Majene Dan Mamuju Beroperasi Kembali

26 Januari 2021
Dewan Jabar Minta  Bendungan Cirasea Diperbaiki Untuk Naikan Musim Tanam
Headline

Dewan Jabar Minta Bendungan Cirasea Diperbaiki Untuk Naikan Musim Tanam

26 Januari 2021
Tahun 2021, Tiket.com  Dukung Kemenparekraf untuk Gaspol Pulihkan Pariwisata Nasional
Nasional

Tahun 2021, Tiket.com  Dukung Kemenparekraf untuk Gaspol Pulihkan Pariwisata Nasional

26 Januari 2021
Mantan Kepala BAIS Desak Kejagung Tuntaskan Kasus ASABRI
Hukum

Mantan Kepala BAIS Desak Kejagung Tuntaskan Kasus ASABRI

26 Januari 2021
Ini Penyesuaian Jam Operasional Transjakarta
Nasional

Ini Penyesuaian Jam Operasional Transjakarta

26 Januari 2021
Next Post
Kabupaten Ciamis Putuskan Karantina Lokal Terbatas

Kabupaten Ciamis Putuskan Karantina Lokal Terbatas

DIRGAHAYU PT INKA MULTI SOLUSI

HUT - INKA MULTI SOLUSI

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

LAUNCHING SMSIJABAR.COM

Ringkasan RAPBD Kab Ciamis 2021

KONGRES KE-1 SMSI

Berita Terbaru

Pemkot Bandung Siap Penyuntikan Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Pemkot Bandung Siap Penyuntikan Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

26 Januari 2021
Gerakan Cegah Nikah Muda, Akankah Membawa Perubahan?

Sriwijaya Air, Malang Nasibmu

26 Januari 2021
Pasca Gempa, Kantor Pos Majene Dan Mamuju Beroperasi Kembali

Vaksin Covid-19: BPOM Mengizinkan, MUI Menghalalkan

26 Januari 2021
Pasca Gempa, Kantor Pos Majene Dan Mamuju Beroperasi Kembali

Pasca Gempa, Kantor Pos Majene Dan Mamuju Beroperasi Kembali

26 Januari 2021
Senjata dan Lakri, Audensi dengan DPRD Kota Tasikmalaya

Ketua Himpunan Pasar Indihiang, Laporkan Adanya Pungli

26 Januari 2021
ADVERTISEMENT

DIRGAHAYU PT INKA MULTI SOLUSI

HUT - INKA MULTI SOLUSI
  • HOME
  • TENTANG KAMI
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • DISCLAIMER
  • REDAKSI

© 2020 Bedanews.com - Design By MFC.

No Result
View All Result
  • Home
  • Redaksi
  • Politik
  • Hukrim
    • Hukum
    • Peristiwa
  • Ekonomi
  • Edukasi & Sport
    • Olah Raga
    • Pendidikan
  • Pariwisata
    • Kuliner
    • Hiburan
    • Wisata
  • Wilayah
    • Manca Negara
    • Nasional
    • Regional
  • Society
    • Komunitas
    • Sosok
    • TNI-POLRI
  • Karya
    • Advertorial
    • Artikel
    • Opini
  • Ragam

© 2020 Bedanews.com - Design By MFC.