Disebutkannya, salah satu cara untuk mencetak tenaga terampil di bidang kesejahteraan sosial adalah Lembaga PPKS ini.
“Oleh karena itu kami dari komisi lima sangat berharap agar alokasi anggaran UPTD Pengembangan dan Pelatihan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat bisa ditingkatkan, fasilitas daya dukung beberapa ruang kelas maupun tempat asrama pelatihan untuk masyarakat yang menggunakan memohon untuk diperhatikan untuk di rehab total. Sehingga, fungsi dari lembaga tersebut untuk melatih dan mencetak para kader pelayan sosial masyarakat bisa lebih baik,” ujarnya.
Hasil rekomendasi kunker akan kami sampaikan dalam rapat komisi, semoga menjadi nota komisi, untuk dapat perhatian lebih dari Pemprov Jawa Barat agar ke depannya dapat teranggarkan dalam APBD.
