Fenomena masyarakat daerah datang ke Jakarta juga memperlihatkan adanya persoalan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Ketika seseorang atau kelompok masyarakat merasa aspirasinya belum mendapatkan jawaban yang memuaskan di daerah, mereka dapat memilih datang langsung ke pusat pemerintahan dan parlemen.
Di sinilah pemerintah dan DPR seharusnya melihat demonstrasi bukan hanya dari sisi jumlah massa, kemacetan, atau kebutuhan pengamanan. Lebih penting dari itu adalah mendengar alasan mengapa masyarakat merasa perlu menempuh perjalanan jauh menuju Jakarta.
Pemerintah tidak harus menyetujui seluruh tuntutan demonstran. DPR juga tidak wajib menerima semua permintaan masyarakat. Tetapi negara mempunyai kewajiban memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya secara aman, tertib, dan sesuai hukum.
