• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Senin, November 9, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home » Pemerintah dan DPR Harus Memastikan Penyalahguna Direhabilitasi, Bukan Dipenjara » Halaman 4

Pemerintah dan DPR Harus Memastikan Penyalahguna Direhabilitasi, Bukan Dipenjara

Ridhwan by Ridhwan
20 Februari 2022
in Tak Berkategori
0
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Tempat menjalani rehabilitasi atas putusan hakim di rumah sakit dilingkungan Kemenkes atau lembaga rehabilitasi dilingkungan BNN untuk rehabilitasi medis, sedangkan rehablitasi sosialnya dilaksanakan di lingkungan kemensos.

Penanggulangan masalah narkotika dengan pendekatan kesehatan

UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika mengatur 2 metode penanggulangan masalah narkotika dengan pendekatan kesehatan:

Pertama, penyalah guna narkotika diwajibkan UU untuk melakukan wajib lapor pecandu (pasal 55) ke IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) yaitu rumah sakit atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah untuk melayani rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika.

BeritaTerkait

Vonis 10 Bulan Penjara Inkracht, Kejari Bandung Bakal Secepatnya Eksekusi Pengusaha Arifin Gandawijaya

9 November 2026

Babinsa Munjungan dan Gapoktan Panca Bakti, Perkuat Ketahanan Pangan

9 November 2026

Karena diwajibkan UU, maka pemerintah cq kemenkes berkewajiban membuka layanaan rehabilitassi pada rumah sakit diseluruh kab/kota dan membiayai rehabilitasi dirumah sakit atau puskesmas yang ditunjuk, biaya rehabilitasi model wajib lapor biaya yang sangat murah. Di titik ini kemenkes belum melaksanakan kewajibannya membuka layanan rehabilitasi di kab/kota

Page 4 of 9
Prev1...345...9Next
Previous Post

Minyak Goreng Terbatas, Jari Pembeli Ditandai Tinta

Next Post

Ketua Fraksi Demokrat Merasa Prihatin, Kelangkaan Minyak Goreng Ciri Ketidakmapuan Pemerintah

Related Posts

Hukum

Vonis 10 Bulan Penjara Inkracht, Kejari Bandung Bakal Secepatnya Eksekusi Pengusaha Arifin Gandawijaya

9 November 2026
TNI-POLRI

Babinsa Munjungan dan Gapoktan Panca Bakti, Perkuat Ketahanan Pangan

9 November 2026
TNI-POLRI

Danrem Erwin Ajak BUMN/BUMD/Lembaga Perkuat Bela Negara Lewat Pengabdian

9 November 2026
Ragam

Bupati Sukabumi Hadiri Rakor Pemerintah, Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat

9 November 2026
TNI-POLRI

SEMARAK PAGELARAN WAYANG ORANG, PANGLIMA KORPS MARINIR DUKUNG PELESTARIAN BUDAYA DAN AKSI KEMANUSIAAN

9 November 2026
TNI-POLRI

Kawal Percepatan Pembangunan, Kasdam IV/Diponegoro Evaluasi Progres KDKMP dan Jembatan Garuda

9 November 2026
Next Post

Ketua Fraksi Demokrat Merasa Prihatin, Kelangkaan Minyak Goreng Ciri Ketidakmapuan Pemerintah

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com © 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com © 2021