JAKARTA || Bedanews.com – Pemerintah terus mematangkan skema pengadaan guru dan tenaga kependidikan sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Program ini dijadwalkan mulai berjalan pada 1 April 2025, dengan target awal penempatan 975 guru di 65 lokasi di berbagai wilayah.
Untuk mendukung kelancaran program, pemerintah telah menyiapkan tiga jalur rekrutmen guru: penugasan Guru ASN, rekrutmen khusus Guru PPPK, serta perekrutan Guru Non-ASN yang ditujukan bagi lulusan pendidikan yang belum berstatus ASN maupun PPPK.
Seluruh kebutuhan siswa, mulai dari buku, seragam, hingga kebutuhan pokok pendidikan lainnya, akan ditanggung oleh APBN.
Meski begitu, pelaksanaan program ini masih menemui hambatan, terutama di tingkat daerah. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial RI, belum lama ini, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, baru 21 persen daerah yang menyampaikan usulan formasi guru.
