Saat itu, fasilitas RDF pertama telah beroperasi di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang dengan kapasitas pengolahan mencapai 2.000 ton sampah per hari. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta juga berencana membangun fasilitas RDF di Rorotan dan Pegadungan, masing-masing dengan kapasitas 2.500 ton per hari.
Dari penjelasan tersebut, menjadi bukti bahwa Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono membatalakan atau menghentikan atau menunda pembangunan PLTSa/ITF Sunter karena keberatan terhadap kewajiban pembayaran tipping fee sebesar Rp500 ribu per ton sampah selama 20–30 tahun. Meskipun demikian, Heru Budi masih membuka kemungkinan untuk melanjutkan pembangunan ITF Sunter dengan syarat bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak perlu menanggung beban tipping fee tersebut.
