Apa pun alasan yang dikemukakan oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, yang juga senantiasa diperkuat oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Asep Kuswanto pada saat itu, tetap berujung pada terhentinya pembangunan Proyek ITF Sunter Jakarta. Padahal, melalui BUMD PT. Jakarta Propertindo, telah dikeluarkan dana cukup besar miliar untuk proses pembangunan ITF Sunter.
Pertanyaannya, siapa yang harus bertanggung jawab atas penggunaan dana pembangunan ITF Sunter Jakarta tersebut — apakah PT. Jakarta Propertindo (Jakpro), mantan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Asep Kuswanto, atau pihak lainnya?
Terlebih lagi, proyek ITF Sunter kemudian digantikan dengan pembangunan Proyek Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan yang tidak memiliki dasar hukum maupun kedudukan peraturan setara dengan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) seperti ITF Sunter Jakarta.
