Pemahaman ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang telah diubah melalui Perpres Nomor 58 Tahun 2017 dan Perpres Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016. Perpres Nomor 56 Tahun 2018 menetapkan Provinsi DKI Jakarta bersama delapan kota besar lainnya sebagai lokasi pembangunan proyek infrastruktur energi asal sampah.
Selanjutnya, dengan diterbitkannya Perpres Nomor 56 Tahun 2018, pada saat itu, menandakan bahwa Presiden Joko Widodo secara tegas menginstruksikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan 11 provinsi lainnya untuk membangun proyek infrastruktur energi berbasis sampah, yaitu PLTSa atau ITF.
Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Refuse Derived Fuel (RDF) bukan merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana halnya Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) atau Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter Jakarta. Oleh karena itu, proyek infrastruktur energi berbasis sampah seperti PLTSa atau ITF tidak dapat digantikan, dihentikan, maupun dibatalkan dengan alasan pembangunan atau pengoperasian RDF Plant Rorotan. ***
