Dalam pernyataannya, Pj Gubernur Heru Budi Hartono menegaskan bahwa, Pemprov DKI Jakarta tidak menolak program Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA) atau ITF. Namun, ia menekankan bahwa pelaksanaan pembangunan dan operasionalnya harus dilakukan tanpa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pemprov DKI Jakarta merasa keberatan menanggung beban biaya tipping fee per ton sampah yang diolah melalui ITF, mengingat total timbulan sampah di DKI Jakarta mencapai sekitar 7.000 ton per hari, yang berarti pemerintah daerah harus mengeluarkan dana ratusan miliar rupiah setiap tahunnya.
Pada akhirnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, yang dalam pelaksanaannya juga didukung oleh Kepala DLH Asep Kuswanto, memilih untuk mengembangkan fasilitas RDF Plant Rorotan dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1,2 triliun.
