Beberapa di antaranya adalah UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta Juncto pasal 201 ayat (10) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang mengatur pengisian kekosongan jabatan Gubernur oleh pejabat gubernur dari jabatan pimpinan tinggi madya hingga pelantikan gubernur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tambahan lagi, Juncto pasal 132A PP Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menegaskan beberapa larangan bagi seorang Pejabat Gubernur. Menurut pasal ini setidaknya ada 4 hal yang dilarang dilakukan penjabat kepala daerah, yakni:
1. Melakukan mutasi pegawai,
2. Membatalkan perizinan yang telah dibuat pejabat sebelumnya,
3. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan pejabat sebelumnya,
4. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan program pemerintah sebelumnya.
