Namun demikian, pasal yang sama juga menyebutkan, larangan tersebut dikecualikan jika penjabat kepala daerah mendapat persetujuan dari Mendagri. Tetapi terkait protek energi asal Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tidak akan berani mengizinkan pejabat kepala daerah membatlkan proyek Strategis Nasional PLTSa atau ITF. Sebab bila mengizinkan maka Mendagri juga dapat dianggap melanggar peraturan perundang-undangan.
Payung hukum lainnya termasuk Perpres Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Pepres Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, serta kebijakan yang termuat dalam RPJMN 2020-2024.
