Dalam konteks tersebut, apabila terdapat pejabat daerah atau Penjabat (Pj) Gubernur yang secara nyata tetap bersikeras membatalkan, menghentikan, atau tidak melanjutkan proyek PLTSa/ITF Sunter Jakarta, maka tindakan tersebut berpotensi dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kebijakan nasional serta bertentangan dengan peraturan yang saat itu telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Terlebih lagi, apabila proyek tersebut kemudian digantikan dengan proyek lain, seperti RDF, yang tidak berbasis pada teknologi PLTSa.
Dasar hukum proyek energi berbasis sampah PLTSa (ITF Sunter Jakarta) sangat kuat karena telah diatur secara tegas dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut juga menegaskan bahwa PLTSa, termasuk ITF Sunter Jakarta, berstatus sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
