Bandung || BEDAnews.com – Rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ujungberung dengan skema penganggaran tahun jamak (multiyears) mendapat dukungan DPRD Kota Bandung. Namun, Panitia Khusus (Pansus) 17 meminta Pemerintah Kota Bandung menyiapkan perencanaan anggaran secara matang agar proyek strategis tersebut tidak menimbulkan tekanan terhadap kondisi fiskal daerah pada tahun-tahun berikutnya.
Anggota Pansus 17 DPRD Kota Bandung, drg. Susi Sulastri, menilai pembangunan RSUD Ujungberung merupakan langkah strategis untuk meningkatkan akses sekaligus kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Bandung.
Pembangunan tersebut dibahas melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bandung tentang Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung dan RSUD Kota Bandung dengan Penganggaran Tahun Jamak.
Menurut Susi, penggunaan skema multiyear memungkinkan pembangunan dilaksanakan secara bertahap selama beberapa tahun. Namun, konsekuensinya pemerintah daerah harus memiliki kemampuan fiskal untuk memenuhi kebutuhan anggaran hingga proyek selesai.
“Karena proyek multiyears akan menjadi beban fiskal bagi pemerintahan dan APBD pada tahun-tahun berikutnya, saya menyarankan pemerintah, dalam hal ini Pak Wali Kota, memastikan anggaran untuk pembangunan RSUD Ujungberung dan Gedung Inspektorat tersedia hingga tiga tahun ke depan,” ujar Susi.
Kepastian Anggaran Harus Dijaga
Susi menjelaskan, kepastian pendanaan menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan proyek yang berlangsung lebih dari satu tahun anggaran.
Tanpa perencanaan pembiayaan yang matang, proyek berpotensi mengalami hambatan apabila terjadi perubahan kondisi keuangan daerah.
Karena itu, Pemerintah Kota Bandung dinilai perlu memastikan kemampuan APBD untuk membiayai seluruh tahapan pembangunan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
Selain memastikan ketersediaan anggaran, pemerintah juga diminta menyiapkan skenario mitigasi terhadap berbagai kemungkinan yang dapat memengaruhi kemampuan fiskal daerah.
“Harus ada mitigasi apabila terjadi penurunan pendapatan daerah atau berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat. Hal ini penting agar pembangunan tetap berjalan sesuai rencana tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah,” katanya.
Menurutnya, skenario tersebut penting mengingat pembangunan RSUD Ujungberung direncanakan berlangsung dalam rentang waktu beberapa tahun. Kondisi ekonomi, pendapatan daerah, maupun kebijakan transfer pemerintah pusat dapat mengalami perubahan selama periode tersebut.
Kebutuhan Anggaran RSUD Ujungberung Bisa Capai Rp360,79 Miliar
Dari sisi pembiayaan, kebutuhan pembangunan RSUD Ujungberung diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.
Berdasarkan hasil analisis biaya yang dilakukan Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung, kebutuhan awal pembangunan RSUD Ujungberung diperkirakan mencapai Rp337,188 miliar.
Anggaran tersebut mencakup kebutuhan pembangunan fisik, manajemen konstruksi, serta pengelolaan kegiatan pembangunan.
Namun, angka tersebut masih dapat mengalami perubahan selama periode pelaksanaan proyek.
Faktor inflasi, kenaikan harga material bangunan, perubahan upah tenaga kerja, serta perubahan indeks biaya konstruksi menjadi sejumlah faktor yang dapat meningkatkan kebutuhan anggaran.
Dengan memperhitungkan berbagai faktor tersebut, kebutuhan anggaran pembangunan RSUD Ujungberung diperkirakan dapat meningkat hingga sekitar Rp360,79 miliar selama periode pembangunan 2027–2029.
Besarnya nilai investasi tersebut membuat DPRD meminta Pemerintah Kota Bandung tidak hanya memikirkan kemampuan membangun, tetapi juga kemampuan mempertahankan kesinambungan pembiayaan hingga proyek selesai.
Jangan Sampai Proyek Besar Mengganggu Pelayanan Dasar
Meski memberikan dukungan terhadap pembangunan RSUD Ujungberung, Susi mengingatkan agar proyek strategis tersebut tidak menggeser atau mengurangi anggaran untuk pelayanan dasar masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan infrastruktur strategis dan pembiayaan program pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Proyek besar ini tidak boleh mengurangi anggaran untuk pelayanan dasar, terutama sektor pendidikan dan kesehatan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Ia menilai pembangunan rumah sakit memang merupakan bagian dari investasi jangka panjang pemerintah daerah. Namun, investasi tersebut harus dilakukan dengan tetap menjaga keberlangsungan program prioritas lainnya.
Artinya, pembangunan RSUD Ujungberung harus ditempatkan dalam kerangka perencanaan fiskal yang menyeluruh agar tidak menimbulkan konsekuensi terhadap program pemerintah daerah di sektor lain.
RSUD Ujungberung Diharapkan Jadi Investasi Kesehatan Jangka Panjang
Pembangunan RSUD Ujungberung diharapkan dapat memperkuat pemerataan akses pelayanan kesehatan di Kota Bandung.
Dengan fasilitas yang lebih representatif, masyarakat di wilayah Ujungberung dan kawasan sekitarnya diharapkan memperoleh akses terhadap layanan kesehatan yang lebih mudah, cepat, dan berkualitas.
Namun, manfaat tersebut baru dapat tercapai apabila pembangunan dilaksanakan dengan perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, serta pengelolaan anggaran yang disiplin.
Karena itu, Pansus 17 DPRD Kota Bandung mendorong Pemerintah Kota Bandung untuk memastikan seluruh kebutuhan pembangunan telah dihitung secara realistis, termasuk potensi kenaikan biaya selama masa konstruksi.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu menyiapkan mitigasi apabila terjadi perubahan kondisi fiskal daerah selama periode pembangunan 2027 hingga 2029.
Susi berharap RSUD Ujungberung nantinya tidak hanya menjadi proyek pembangunan fisik, tetapi benar-benar menjadi investasi jangka panjang yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan anggaran yang disiplin, pembangunan RSUD Ujungberung diharapkan mampu menghadirkan layanan kesehatan yang lebih cepat, merata, dan berkualitas bagi masyarakat Kota Bandung,” pungkasnya.
Dengan nilai investasi yang diperkirakan mencapai Rp360,79 miliar, pembangunan RSUD Ujungberung menjadi salah satu proyek strategis yang membutuhkan komitmen pembiayaan berkelanjutan.
Pansus 17 DPRD Kota Bandung pun menilai keberhasilan proyek tidak hanya ditentukan oleh selesainya pembangunan gedung, tetapi juga kemampuan Pemerintah Kota Bandung menjaga kesehatan fiskal daerah serta memastikan pelayanan dasar masyarakat tetap berjalan selama proyek berlangsung. *red
