Lalu secara garis politik hukum (ketatanegaraan), oleh Prabowo, “pembatasan gas melon oleh pemerintah melalui pernyataan Bahlil”, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), *_justru menjadi kebijakan sampah,_* karena Presiden RI memerintahkan agar Gas Melon 3 Kg terkait pengadaan barangnya dan pemasarannya harus dibuka kembali secara luas.
Maka siapapun pelakunya yang membuat kegelisahan masyarakat bangsa ini yang bakal melahirkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Presiden RI, otomatis untuk sementara sudah dipatahkan, kecuali “old oligarchy ngeyel”.
Sedangkan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Kabinet Merah Putih/KMP (Prabowo) terhadap kempat polemik bangsa yakni PSN PIK 2 dan ASN ke IKN dan program TAPERA serta perintah dibukanya kembali penjualan gas 3 kg secara luas merupakan *_keputusan politik (diskresi) yang amat populer_* dimata mayoritas anak bangsa.
