Di Papua, yang berhadapan dengan masyarakat adat bukan korporasi. Tapi kekuatan di belakang korporasi: Negara—melalui izin, regulasi, aparat TNI dan polisi, dan kebijakan pembangunan.
Dalam kacamata Marx, inilah relasi klasik kapital dan negara: negara tidak sekadar wasit, tetapi dapat menjadi fasilitator akumulasi modal. Ketika jutaan hektare tanah adat berubah menjadi ruang produksi kapital, pertanyaan moral dan politiknya sederhana: pembangunan untuk siapa dan kemakmuran mengalir kepada siapa? ***
Page 4 of 4
