Karena itu, masyarakat yang ingin menempuh jalur hukum perlu membangun argumentasi yang lebih terukur. Mereka harus menentukan secara jelas apakah yang dipersoalkan adalah pembatasan akses publik ke pantai, kebijakan tarif, keputusan administrasi pemerintahan, pelaksanaan perjanjian pengelolaan, atau persoalan lain yang memiliki dasar hukum berbeda.
Masyarakat juga dapat meminta dokumen yang relevan melalui mekanisme keterbukaan informasi publik, sepanjang dokumen tersebut termasuk informasi yang dapat diakses. Dengan dokumen yang lengkap, posisi hukum masyarakat akan lebih kuat dan perdebatan tidak hanya bergantung pada pendapat atau klaim sepihak. Tujuan akhirnya bukan sekadar memenangkan gugatan, melainkan memperoleh kebijakan yang adil, memiliki dasar hukum yang benar, dan dapat dilaksanakan.
