Tentu saja, kebijakan tersebut harus disertai perhitungan yang masuk akal. Pemerintah dan pengelola perlu menghitung biaya kebersihan, keamanan, pemeliharaan, pengelolaan sampah, serta kebutuhan operasional lainnya. Jangan sampai penghapusan tiket justru menyebabkan penurunan kualitas pelayanan atau kerusakan lingkungan.
Namun, biaya pengelolaan tidak harus selalu dibebankan melalui tiket masuk setiap pengunjung. Pemerintah dan pengelola dapat mengkaji alternatif pembiayaan, termasuk dukungan anggaran sesuai ketentuan, pendapatan dari fasilitas komersial, kerja sama yang sah, serta mekanisme subsidi silang yang transparan.
Model kebijakan yang layak dipertimbangkan adalah membebaskan tiket masuk untuk menikmati pantai dan ruang publik tertentu, sementara fasilitas rekreasi komersial tetap dikenakan tarif sesuai layanan yang diberikan. Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati pantai tanpa harus membeli tiket untuk wahana yang tidak mereka gunakan.
