Cirebon. BEDAnews.com
Pimpinan dan anggota Pansus I (LKPJ) DPRD Jawa barat melakukan rapat kerja dengan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) PSDA wilayah sungai Cimanuk-Cisanggarung Kabupaten Cirebon.
Rapat Kerja dilakukan untuk melihat langsung realita dilapangan pelaksanaan
anggaran pemerintah Provinsi jawa barat tahun anggaran 2018.
Banyak nya program-program yang berhasil dengan penyerapan anggaran yang cukup tinngi namun manfaatnya belum maksimal, s
Lah satu anggaran iuntuk PrSDA yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 150 M namunsetelah ditelusuri anggarannya digunakan buykan untuk belanja modal namun untuk belanja pegawai dan pemeliharaan.
Hal ini dikatakan Ketua Pansus I DPRD Jabar Yod Mintaragireba usai rapat kerja dengan OPD-Opd di Cirebon.
Setelah kita telusuri semuanya bukan untuk belanja modal tetapi untuk belanja pegawai, biaya pemeliharaan operasional terhadap daerah saluran irigasi, nah ini juga barangkali kita perlu tahu sejumlah uang itu dari manapun sumbernya, harus memberikan manfaat pada kepentingan masyarakat. Setiap OPD yang mendapatkan anggaran tugas pembantuan dapat kita pertanyakan sejauhmana pelaksanaannya, serta manfaatnya seperti apa.
Se mentara itu anggota Pansus I Daddy Rohanady lebih menyoroti masalah musibah yang terjadi di jawa barat, seperti banjir dan longsor yang baru-baru saja terjadi.
Dady meminta Dinas-dinas terkait untuk bisa mengatasi masalah musibah yang terjadi untuk penanggulangan darurat, namun kenyataan di lapangan berbenturan dengan regulasi yang baru dan tidak diperbolehkan,
Terkait dengan hal itu nantinya DPRD Jabar untuk mengusahakan dana darurat untuk musibah di Jawa Barat.
“Dana Cadangan yang bisa diakses oleh kawan-kawan (OPD) terutama dinas Bina Marga dan Penataan ruang umber daya air, kenapa mereka. Karena diharapkan mereka bisa melakukan langkah antisipasi onthe spot ketika terjadi musibah seperti ini.
Di sisi lain dana cadangan itu tidak ada, seharusnya ada dana cadangan kedaruratan, seperti yang dulu di periode lama itu ada.” Ujar Dady@hermanto
