Bandung || BEDAnews.com — Kepastian relokasi sekitar 125 kepala keluarga (KK) penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Rancacili menjadi salah satu perhatian utama Panitia Khusus (Pansus) 20 DPRD Kota Bandung dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rumah Susun.
Persoalan tersebut mengemuka saat Pansus 20 DPRD Kota Bandung menyerap aspirasi penghuni rusunawa dan perwakilan pengelola apartemen dalam rapat kerja, Selasa (20/10/2026). Berbagai masukan yang disampaikan menjadi bahan penting untuk merumuskan regulasi perumahan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Rapat kerja dipimpin Ketua Pansus 20 DPRD Kota Bandung, H. Sutaya, S.H., M.H. Pembahasan mencakup sejumlah persoalan mendasar di sektor perumahan, mulai dari kepastian relokasi warga, keterjangkauan biaya hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), hingga peningkatan kualitas pengelolaan rumah susun.
Kepastian relokasi penghuni Rusunawa Rancacili menjadi perhatian karena menyangkut keberlanjutan tempat tinggal dan kenyamanan warga yang terdampak kebijakan tersebut. Dengan jumlah penghuni yang mencapai sekitar 125 KK, persoalan ini membutuhkan kejelasan kebijakan agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai kelanjutan tempat tinggal mereka.
Selain masalah relokasi, para penghuni rusunawa turut menyampaikan sejumlah keluhan terkait pelayanan dan pengelolaan fasilitas. Persoalan ketersediaan air, pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta tarif penggunaan sarana olahraga menjadi bagian dari aspirasi yang disampaikan kepada Pansus 20.
Penghuni juga mengusulkan adanya keringanan biaya sewa bagi kelompok veteran. Aspirasi tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan, terutama berkaitan dengan upaya menghadirkan kebijakan hunian yang mempertimbangkan kondisi dan kemampuan ekonomi kelompok masyarakat tertentu.
Di sisi lain, perwakilan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) TSM Apartemen menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan apartemen. Beberapa persoalan yang disoroti meliputi perizinan, pengelolaan air, dan aspek legalitas.
Beragam persoalan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan rumah susun tidak hanya berkaitan dengan penyediaan bangunan sebagai tempat tinggal, tetapi juga mencakup kepastian hukum, kualitas pelayanan, pengelolaan fasilitas, serta perlindungan hak penghuni dan pemilik satuan rumah susun.
Ketua Pansus 20, H. Sutaya, menyampaikan bahwa seluruh masukan yang diterima dalam rapat kerja akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Raperda tentang Rumah Susun.
Menurutnya, penyerapan aspirasi dari penghuni maupun pengelola diperlukan agar regulasi yang dirumuskan tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga mampu menjawab berbagai persoalan nyata yang terjadi di lapangan.
Senada dengan itu, anggota Pansus 20, Asep Robib, menekankan pentingnya memahami secara langsung kondisi dan kebutuhan masyarakat sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan. Dengan demikian, peraturan yang dihasilkan diharapkan dapat lebih sesuai dengan persoalan yang dihadapi penghuni maupun pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan rumah susun.
Melalui pembahasan Raperda tentang Rumah Susun, Pansus 20 DPRD Kota Bandung mendorong terbentuknya regulasi yang memberikan kepastian hukum, mendukung keterjangkauan hunian, serta memperbaiki tata kelola rusunawa dan rumah susun di Kota Bandung.
Aspirasi mengenai relokasi penghuni Rusunawa Rancacili, perbaikan fasilitas, keringanan biaya sewa, hingga persoalan legalitas apartemen diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan perumahan ke depan.
Dengan regulasi yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, Pemerintah Kota Bandung diharapkan dapat memperkuat perlindungan terhadap hak penghuni sekaligus mendorong penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan dikelola secara lebih baik, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. *Ad
