Kondisi kebangsaan kita hari ini menuntut kejujuran intelektual. Kita tidak bisa terus-menerus menukar stabilitas fiskal jangka panjang dengan kepuasan instan politik populisme. Menjejali perut anak-anak dengan makanan bergizi tentu mulia, tetapi membiarkan tata kelola anggarannya compang-camping adalah pengkhianatan terhadap masa depan anak-anak itu sendiri. Sebab pada akhirnya, beban utang dan ketimpangan akibat alokasi anggaran yang serampangan hari ini, merekalah yang kelak harus menanggungnya.
Sudah saatnya pemerintah menurunkan ego politik, membuka ruang audit independen, dan melibatkan pemerintah daerah serta komunitas lokal secara transparan. Jika tidak, Program Makan Bergizi Gratis ini kelak hanya akan dicatat sejarah bukan sebagai program penyelamat gizi bangsa, melainkan sebagai salah satu bancakan anggaran terbesar di panggung politik modern Indonesia.***
