Secara teoritis, model kebijakan yang terlalu terpusat dan terburu-buru ini rentan mengalami kegagalan sistematis. Meminjam analisis pakar ekonomi politik Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam karya monumental mereka, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty (2012: 42-45), kemakmuran sebuah bangsa sangat bergantung pada keberadaan inclusive institutions (lembaga inklusif). Kebijakan publik yang dirancang secara tergesa-gesa tanpa partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) dan kelembagaan yang transparan justru mengarah pada praktik extractive institutions—di mana alokasi sumber daya publik rapi terserap oleh rantai pengadaan (procurement) yang rawan perburuan rente (rent-seeking).
Di tingkat tapak, persoalan tata kelola ini kian remang-remang. Siapa yang menjamin rantai pasok pasokan bahan pangan tidak dikuasai oleh segelintir korporasi besar? Tanpa pengawasan independen, MBG alih-alih memberdayakan petani lokal, justru berpotensi mematikan ekosistem ekonomi daerah. Francis Fukuyama dalam State-Building: Governance and World Order in the 21st Century (2004: 28) mengingatkan bahwa efektivitas suatu negara tidak hanya diukur dari seberapa besar ambisi programnya (scope), melainkan dari kapasitas lembaganya (capacity) dalam mengeksekusi dan mengawasi kebijakan tanpa kebocoran.
