“Agar data tidak digunakan semena-mena dan tidak di eksploitasi, dan tetap dalam kontrol oleh subjek data, dan warga negara pemilik data, diperlukan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi yang baik, kuat, dan komprehensif dan bisa melindungi hak-hak dari subjek datanya, dan juga memberikan kewajiban pada pihak-pihak yang menempatkan dirinya sebagai pengendali data, dan melakukan pemprosesan terhadap data pribadi dari subjek dari milik warga negara,” ujar Wahyudi melalui keterangannya, Kamis (20/10).
Menurut Wahyudi, hari ini resiko terjadi eksploitasi atas data pribadi sebagai bagian dari privasi warga negara begitu besar, kemudian menjadi penting bagi negara untuk menyiapkan satu instrument yang kuat untuk melindungi data-data pribadi tersebut, sehingga kemudian hak atas privasi warga negara sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara sebagai bagian dari HAM juga dilindungi. Hal ini menjadi kewajiban bagi negara untuk menyiapkan perangkat legislasi yang baik untuk melindungi data pribadi.
