Menurut Muslim, apabila benar terdapat jaringan yang secara sengaja menyebarkan provokasi agar terjadi keresahan atau kerusuhan, maka perbuatan tersebut tidak bisa dipandang sebagai kebebasan berpendapat.
“Kalau tujuannya menciptakan kekacauan, menimbulkan kepanikan, atau memprovokasi masyarakat, maka itu sudah masuk ranah pidana dan harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa melakukan verifikasi.
“Jangan mudah terpancing. Cek dulu sumber informasinya, lihat apakah berasal dari lembaga resmi atau hanya akun anonim. Masyarakat harus lebih kritis agar tidak menjadi korban propaganda,” katanya.
Muslim berharap, aparat penegak hukum bekerja secara profesional, transparan dan independen dalam mengusut perkara tersebut sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
